Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya mengambil langkah tegas untuk membersihkan nama baiknya setelah tudingan ijazah palsu yang terus menerus mencuat. Meski isu tersebut telah beredar sejak lama, baru pada April 2025 Jokowi turun langsung dengan melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya untuk menyatakan keberatan atas narasi yang menyebut ijazahnya tidak asli. Dia menyebut tudingan itu sebagai “fitnah yang sangat kejam” dan menjadi serangan serius terhadap martabatnya, keluarga, bahkan kehormatan rakyat Indonesia.
Menurut Jokowi dan tim hukumnya, penyebaran fitnah mengenai ijazah S1-nya di UGM bukan hanya sekadar rumor lokal, melainkan bagian dari agenda besar politik. Dia menuding ada “orang besar” yang mendalangi narasi itu untuk menjatuhkan reputasi politiknya dan bahkan mendukung isu pemakzulan.
Tim penyidik pun menggandeng ahli forensik untuk memeriksa ijazah dan skripsi Jokowi sebagai bagian dari proses hukum, dengan barang bukti berupa fotokopi skripsi dan lembar pengesahan yang telah diserahkan ke polisi.
Di sisi lain, Bareskrim Polri menyatakan telah memeriksa ijazah Jokowi secara laboratorium dan membandingkannya dengan dokumen rekan seangkatan, menemukan bahwa ijazah tersebut "identik" dengan pembanding.
Pernyataan ini menjadi bukti penting dalam upaya Jokowi untuk membuktikan keaslian pendidikannya dan menghentikan tudingan yang memicu kegaduhan publik. Tidak hanya sekadar klarifikasi lokal, langkah hukum ini juga dipandang sebagai cara Jokowi menegaskan bahwa isu ijazah palsu telah mencapai tingkat yang sangat serius — “perlu dibawa ke ranah hukum agar semua jelas dan gamblang,” ungkapnya.
Di mata beberapa pihak, keputusan Jokowi menempuh jalur hukum menunjukkan bahwa kesabarannya sudah habis menghadapi serangan berulang terhadap reputasinya. Relawan-relawannya menyebut laporan tersebut sebagai respons yang tepat untuk menghentikan kegaduhan dan menegakkan keadilan atas pencemaran nama baik.
detiknews
Sementara itu, di tengah proses hukum, publik terus menyimak siapa figur “orang besar” yang dituding oleh Jokowi sebagai dalang di balik isu ini — pernyataan yang menurutnya “semua orang sudah tahu,” meski dia enggan menyebut nama.
Dengan tindakan hukum ini, Jokowi berharap tidak hanya untuk membantah tudingan, tetapi juga memulihkan reputasi nasional maupun internasional yang sempat goyah. Langkah ini mencerminkan bahwa persoalan ijazah bukan sekadar isu administratif, melainkan pertaruhan nama baik di mata publik dan dunia.